Pak De Karwo dan gelar ''Man of Actions''

TAda gelar baru bagi Gubernur Jawa Timur, Pak De Karwo seusai menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) dengan PT Nestle Indonesia di Jenewa selasa yang lalu. Tentu saja gelar ini bukan resmi, tetapi gelar ''de facto''[...]

No to FIFA Neo-colonialism

The Indonesian Football Federation is nowadays under threat to be suspended by FIFA, while efforts are made to fight against endemic corruption. On the eve of electing a new president, FIFA should stop imposing its dictates [...]

Nasionalisme yang Membela Petani

Wisma Indonesia, yang merupakan kediaman resmi duta besar RI untuk Swiss, terletak di desa (gemeinde) Gumligen, di pinggiran kota Bern. Banyak tamu yang datang sering bertanya penuh keheranan, [...]

Pejabat Swiss tidak Banyak Fasilitas

Saya sering mendapatkan pertanyaan dari kawan-kawan yang baru saja tiba mengunjungi Swiss: mengapa tiap tahun negara ini presidennya berganti. Uniknya lagi, mereka bergantian di antara anggota federal council yang hanya tujuh orang[...]

MENDULANG SUKSES DARI KOPI LUWAK

Swiss dikenal sebagai Negara penghasil produk berkelas dunia. Ambil contoh produk arloji, kimia, farmasi, hingga pengolahan dairy products, seperti kopi, dan cokelat. Sampai sekarang, tidak ada yang mengalahkan produk Nestle, Lindt, atau Nespresso.[...]

PLESIRAN DAN STUDI BANDING

MESKI tahun lalu sempat dihujat dan dikritik habis-habisan, tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali melanjutkan kebiasaan kunjungan kerja ke luar negeri, yang dianggap banyak pihak sebagai pemborosan. Kebiasaan yang sama dilakukan pejabat pemerintah-baik pusat maupun daerah-yang mempunyai hobi jalan-jalan ke luar negeri.[...]

If you are going [...]

Monday, January 6, 2014

Subsidi dan Nalar Sehat Orang Swiss

Hari-hari ini jika kita membaca berita Koran, melihat talk show di TV dan juga mengikuti diskusi di forum social media di internet, topic utamanya umumnya soal kenaikan harga LPG oleh Pertamina. Para komentator banyak yang menghujat PERTAMINA dan tentu saja juga kementerian BUMN yang menaungi perusahaan penting milik pemerintah tersebut. Dari jauh saya ikuti perdebatan itu, intinya banyak komentar yang ngawur di kalangan awam, yang masih bisa dimaklumi dan pernyataan cari muka dari para politisi, yang sangat disesalkan.

Masalah kenaikan harga LPG Pertamina sudah sangat jelas, bahwa perusahaan itu selama ini menjual barang dibawah harga produksinya. Nalar sehat pengusaha dimana pun tidak akan melakukan hal tersebut, tetapi selama ini PERTAMINA terpaksa melakukannya. LPG tabung 12 Kg itu dimaksudkan untuk konsumsi kelas menengah atas, jadi wajar tidak disubsidi. Untuk masyarakat tidak mampu pemerintah sudah memberikan subsidi  dalam LPG tabung 3 kg. Saya tidak tahu pertimbangan apa yang menyebabkan PERTAMINA dulu menjual dengan dibawah harga keekonomian, tapi yang jelas, akibat menjual degan harga dibawah ongkos produksi, maka sejak empat tahun terakhir ini perusahaan Negara ini mengalami kerugian per tahun 6 trilyun dari bisnis LPG nya ini. BPK pun memberikan teguran atas terjadinya kerugian tersebut, sehingga PERTAMINA akhirnya menaikkan harga jual LPG, yang juga masih rugi, tapi kira-kira sekarang hanya 2 triliun setahun.

Kalau dihitung secara detil, sebenarnya kenaikan itu hanya membebani konsumen kelas menengah sekitar Rp.1,500 per hari yang jika diuangkan juga tidak bisa membeli apapun. Mungkin untuk perokok, kenaikan itu satu bulan bisa saja sama dengan 3 bungkus rokok. Lumayan. Tapi efek bagi negara, sesuai dengan audit BPK, terjadi potensi kekurangan keuntungan 6 trilyun setiap tahun. Dengan dana 6 trilyun ini sudah berapa sekolah  dan puskesmas yang bisa dibangun, berapa ratusan kendaraan bisa dibeli untuk transportasi public.
Belum lama ini, saya bertamu ke rumah teman saya seorang professor di University of St Gallen, Swiss yang rumahnya di pelosok desa. Meski jauh di pelosok desa, yang sangat sepi dan pemandangan alamnya sangat indah, dia tidak mengalami kesulitan kalau harus mengajar di kampusnya di Jenewa atau di St Gallen. Rumah kediaman teman saya itu di wilayah Basel, yang berbatasan dengan Jerman dan Prancis. Tetapi sebagaimana pemukiman lain di Swiss selalu terjangkau oleh kendaraan umum.
Dari dia, saya mengetahui, Swiss itu dulu sangat melarat. Yang dimiliki hanya gunung dan air. Di masa lalu ekspor Swiss hanyalah tenaga manusianya yang bekerja sebagai pasukan bayaran untuk beberapa Negara Eropa lainnya. Salah satu warisannya sekarang ini ialah Swiss Guard yang menjadi pasukan pengawal keamanan Sri Paus di Vatikan yang masih mempertahankan tradisinya hanya merekrut warga Katholik Swiss. Tetapi sejak masyarakat Swiss menggunakan nalar sehatnya dalam mengurus negaranya, maka secara bertahap Swis menjadi modern, maju dan sejahtera. Saat ini Swiss adalah Negara paling makmur di dunia, bahkan  ketika Negara Eropa lainnya mengalami krisis ekonomi dan keuangan, Swiss makin terus Berjaya.
Nalar sehat orang Swiss ini diwujudkan dalam format politik pemerintahan maupun perilaku politik para pemimpinnya. Dalam sistem pemerintahan Swiss dari level federal, kanton (provinsi) , kabupaten/kota sampai kelurahan, prinsip kepemimpinannya adalah kolegial. Jadi tidak ada “boss” yang paling berkuasa. Keputusan harus diambil secara musyawarah dan mufakat. Tidak ada anggota kabinet yang merasa lebih berkuasa  dari yang lain. Makanya dalam sistem pemerintahan Swiss, presiden, gubernur, walikota dan lurah hanya menjabat setahun secara bergiliran. Tidak ada yang perlu merasa iri.

Sebagai pejabat, mereka tidak mendapat perlakuan istimewa. Hampir empat tahun saya di Swiss, tidak pernah saya melihat ada pejabat Swiss naik mobil dengan iringan patwal polisi. Malahan seringkali para menteri itu naik trem, KA, bus atau kendaraan umum lainnya. Gaji dan fasilitas pun hanya secukupnya saja, bahkan jauh dibawah gaji perusahaan swasta. Mereka pun tidak sembarangan memanfaatkan fasilitas. Meski Swiss negara yang sangat kaya, ketika berkunjung ke Indonesia tahun 2010 yang lalu presiden Doris Leuthard naik pesawat komersial. Dia didampingi suami yang juga harus membayar tiket sendiri.
Setelah mengatur pemerintahannya dengan baik, warga Swiss juga konsekwen mendukungnya dengan membayar pajak. Dari hampir 8 juta warga Swiss, diperkirakan hanya sekitar 20% saja yang tidak membayar pajak pendapatan dan ini karena pendapatan mereka dibawah standar Swiss untuk wajib membayar pajak. Jadi, mereka tidak membayar pajak ini karena tidak mampu. Malahan mereka mendapat bantuan Negara melalui dana jaminan sosial. Bandingkan dengan di Indonesia dimana jumlah pembayar pajak masih kurang dari 15% dari jumlah penduduk. Tapi herannya, warga yang tidak membayar pajak ini begitu banyak tuntutannya kepada pemerintah, minta berbagai macam haknya. Di Swiss, mereka punya prinsip yang sederhana: anda bayar pajak, anda dapat layanan bagus. Anda tidak bayar pajak, negara sulit memberikan layanan yang terbaik. Kunci pembangunan negara memang , salah satunya, dari ketaatan warganya membayar pajak.

Setelah beres dengan urusan pajak, pemerintah membuat alokasi besaran untuk apa  pajak dan pendapatan negara lainnya itu. Kebijakan dasar ini ditentukan oleh parlemen dan implementasi detilnya oleh birokrasi pemerintahan. Namun jika rakyat tidak suka dengan keputusan yang diambil, mereka bisa mengajukann petisi untuk menentangnya dan membatalkan peraturan tersebut melalui referendum.
Dalam membuat alokasi anggaran ini, masyarakat Swiss menggunakan paradigma akal sehat. Sebab mereka sadar, negara mereka tidak mempunyai kekayaan apa-apa kecuali air, gunung dan pemandangan alam yang indah. Oleh karenanya, sumber daya tidak boleh diboroskan begitu rupa, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti BBM, gas,  dan sebagainya. Mereka menginvestasikan uang pajak pada pendidikan dan kesehatan secara habis-habisan, sebab hanya dengan manusia yang cerdas dan sehat, maka Swiss akan tetap bisa menjadi negara maju dan kompetitif.

Warga Swiss sadar, gas dan BBM harus dihemat, karena itu harganya harus mahal dan dikenakan pajak lingkungan. Ini untuk memaksa  masyarakat berhemat dengan BBM dan gas yang harus diimpor. Karena Swiss kaya dengan air, untuk keperluan listrik mereka menggunakan 70% tenaga hidro dan 30 persen tenaga nuklir. Walhasil, ongkos listrik di Swiss jauh lebih murah dari pada di Indonesia. Seorang staf saya yang tinggal di apartemen dengan 3 kamar, rata-rata sebulan hanya perlu membayar 40 CHF ( sekitar 500 ribu). Selain ramah lingkungan, listrik dari tenaga air ini sangat murah dan merupakan energi yang terbarukan. Karena listrik murah, semua peralatan rumah tangga pun lebih efisien dengan tenaga listrik. Kendaraan umum seperti bus kota, trem dan kereta antar kotapun semuanya menggunakan tenaga listrik. Tidak mengherankan jika Swiss salah satu Negara yang lingkungannya paling bersih di dunia.
Untuk mempertahankan kedaulatan pangan, meski sudah tergolong ngara industri maju, Swiss memberikan subsidi besar ke sektor pertanian. Pemerintah pun melakukan larangan konversi lahan pertanian secara sembarangan. Walhasil, di depan Wisma Indonesia di Bern pun yang masih terhitung dalam wilayah ibu kota Bern, masih terhampar luas ladang jagung, gandum, sayur mayur dan peternakan sapi perah. Hampir tiap hari saya dibangunkan oleh lenguhan ratusan sapi milik tetangga saya.

Pelajaran yang bisa dipetik darii Swiss ini, selama pemimpin nasional kita hanya mencari popularitas dan mengesampingkan nalar sehat, dan itu juga disukai oleh masyarakatnya, jangan harap Indonesia akan menjadi maju dan modern. Cepat atau lambat kita akan tersungkur ke krisis lagi seperti krismon tahun 1997 yang lalu, mungkin lebih parah.

Oleh karenanya, dalam masa pemilu ini kita pilih pemimpin yang menggunakan akal sehat dan bukan sekadar popular karena pencitraan. Subsidi hanya diberikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, dan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan saja.

By Djoko Susilo with 1 comment

Wednesday, September 19, 2012

Ruwetnya Pengadaan Persenjataan TNI

SATU pernyataan terbuka dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Oktober 2007menimbulkan hubungan panas antara Senayan dan Departemen Pertahanan. Menteri Juwonoterang-terangan menuduh ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi calo pembelian alat utama sistem senjata bagi TNI.

Akibat tudingan itu, teman-teman DPR, khususnya anggota Komisi Pertahanan, marah besar. Mereka menuntut Menteri Juwono menunjuk hidung anggota Dewan yang dimaksud, agar tidakmengadu domba dan memfitnah. Namun, karena pendekatan pemimpin Komisi waktu itu, ketegangan bisa diredakan.

Memang, pengadaan persenjataan untuk TNI sangat rumit dan ruwet. Maklum, sebagaimana pepatah, ada gula ada semut. Pengadaan senjata termasuk proyek yang gulanya sangat manis, legit, dan gurih. Menteri Juwono dalam beberapa kesempatan mengatakan, tidak akan menoleransi adanya mark up. Tetapi ia masih bisa menoleransi adanya  “marketing fee” atau“agency fee”, yang besarnya antara 8-10 persen. Fee ini sangat lumayan. Bayangkan, pengadaan Sukhoi senilai US$ 470 juta atau pengadaan kapal selam Electric Diesel 209 senilai US$ 400 juta, berapa besar jatah agen yang diterima kontraktor proyek.

Untuk menjaga transparansi dan mencegah korupsi, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan. Misalnya, Perpres No 80/2003 tentang keharusan tender terbuka,  Keputusan Menhan RI No. KEP/01/M/1/ 2005 yang memperkenalkan Pakta Integritas,  juga Keputusan Menhan RI No: PER707/m/vii/2006  tentang Pengadaan Alutsista menggunakan kredit ekspor. Ditambah beberapa peraturan lain, penyalahgunaan anggaran seperti pada masa silam bisa diminimalisasi.

Berbagai aturan itu memang “mengorbankan” TNI. Pengadaan persenjataan menjadi sangat lamban dan melalui proses berliku. Pengadaan satu sistem persenjataan strategis, misalnya kapal selam atau pesawat tempur, bisa bertahun-tahun sejak pengajuan usul proyek pengadaan dari tingkat satuan. Walhasil, ketika keputusan akan diambil, kondisi obyektif sudah berubah danmenyebabkan kalkulasi anggaran tidak bisa direalisasikan.

Misalnya, rencana pengadaan sistem pertahanan udara. Markas Besar TNI AU  pada tahun anggaran 2007/2008 mengusulkan pembelian sistem buatan Rheinmettal di Oerlikon, Swiss,yang dianggarkan sekitar US$ 84 juta. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan melalui proses panjang, di antaranya membandingkan produk dari negara lain sepertiItalia dan Spanyol. Karena tidak segera ada keputusan dari Departemen Pertahanan, anggaran yang semula cukup untuk membeli peralatan menjadi tidak mencukupi. Masalahnya, pada 2007/2008 kurs US$ 1 sama degan CHF 1,20. Tiga tahun kemudian, pada 2011, kurs dolarmerosot menjadi hanya CHF 0,70 cent. Dengan kata lain, harga barang yang sama melonjak menjadi dua kali lipat dibandingkan pada waktu Markas Besar TNI AU mengusulkannya.

Lambannya proses ini bukan tidak disadari pemimpin Departemen Pertahanan. Karenanya, sejak beberapa waktu lalu, dibentuk clearing house untuk memusatkan pengambilan keputusan. Perkembangan ini cukup menarik karena menjawab salah satu masalah penting dalam pengadaansistem persenjataan, yakni perencanaan yang lebih baik.

Majalah pertahanan terkemuka, Jane’s Defence Weekly, pernah menulis bahwa masalah mendasar pengadaan sistem persenjataan TNI adalah “kekurangan pembeayaan yang sangat parah” dan “kohesi perencanaan yang berantakan”. Dengan kata lain, anggaran yang sangat tidak memadai juga tidak digunakan dengan baik. Hal ini sering menjadi sasaran kritik teman-temanKomisi Pertahanan periode 2004-2009. Pengadaan sistem persenjataan bukan berdasarkan ‘’need driven analysis’’ melainkan “supplier driven factors’’.

Terus terang, selama saya dua periode menjadi anggota Dewan, banyak kejanggalan yang kami lihat dan sampai sekarang tidak pernah tuntas. Misalnya, dalam pengadaan helikopter Mi-2, TNI AL sebagai pengguna tidak mengetahui alamat tetap rekanannya. Padahal, rekanan itu sudah menerima pembayaran uang muka sekitar US$ 1,6 juta dan baru mengirim dua unit heli bekas yang kurang layak terbang. Usut punya usut, alamat perusahaan itu hanya kontrakan. Setelah proyek gagal sesuai kontrak, mereka tidak diketahui rimbanya.

Begitu juga pengadaan Heli Mi-17 tahap pertama, ketika Departemen Pertahanan membayar uang muka sekitar US$ 3,2 juta untuk barang yang tidak pernah dikirimkan.  Skandal  Heli Mi-17mengangarkan rekanan ke penjara. Adapun untuk Mi-2, setahu saya rekanannya tidak diketahuikeberadaannya lagi. Kini akal-akalan seperti pembelian heli Mi-2 memang sulit terjadi. Tetapi,hakekatnya, sistem pengadaan persenjataan masih rumit.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk perbaikan semua pemangku kepentingan.  Yang pertama,proses panjang yang bertahun-tahun bisa diperpendek dengan lebih mengefektifkan DirektoratJenderal Perencanaan Pertahanan. Di sinilah kunci pengadaan sistem persenjataan, apakah bisa menjadi sangat kohesif  dan komprehensif atau sebaliknya.

Sebaiknya tidak akan perlu lagi muncul pernyataan bombastis pejabat Departemen Pertahanan,yang mengatakan Indonesia akan membeli tambahan pesawat tempur Sukhoi hingga 15 skuadron atau 180 pesawat. Majalah Jane’s Defence Weekly dalam laporan khususnya tahun lalu menyebutkan, pernyataan bombastis itu tidak sesuai dengan kenyataan.  Dengan asumsi ekonomi tetap tumbuh dan GDP makin meningkat, pada 2020 sampai 2030, sangat mungkin Indonesiahanya menambah 5-6 skuadron pesawat tempur Sukhoi.

Kekurangan sistem persenjataan untuk TNI sebenarnya juga terkait dengan daya dukung anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan DPR.  Selama ini, kenaikan anggaran pertahanan tidak berbanding lurus dengan kenaikan GDP. Meski ada komitmen yang kuat dari pemerintah, membutuhkan dukungan kuat dari Senayan agar kenaikan anggaran  pertahananan bisa diwujudkan.

Rendahnya anggaran TNI dibandingkan GDP sebenarnya sangat keterlaluan. Sampai 2011, anggaran pertahanan nasional RI hanya 0,8 % dari GDP. Bandingkan dengan Singapura, yang diatas 4% GDP, lalu Malaysia dan Thailand  masing-masing hampir 2%, atau negara-negara ASEAN lain yang di atas 1 % dari GDP. Walhasil jajaran TNI memang sudah terlalu lama diminta prihatin dan puasa. Dengan anggaran yang sangat minim, jangankan mengembangkan diri sebagai kekuatan militer tangguh di Asia Tenggara, untuk mencapai “minimum essential force” dan meningkatkan kesejahteraan prajurit pada tahap minimal saja sangat sulit.

Menurut saya, ada yang perlu menjadi keprihatinan semua pihak jika melihat budget pertahanan nasional ini. Jika kita melihat angka yang diajukan dan jumlah realisasi yang diturunkan dalam satu dasawarsa dari 2000 sampai 2011, terjadi gap yang menganga. Tahun 2000, Dephan/TNImengajukan anggaran pertahanan sebesar US$ 1,8 miliar dan dipenuhi US$ 1,27 miliar. Artinya,pemerintah dan DPR memenuhi sekitar 65% anggaran yang dibutuhkan. Pada 2011, dari  US$13,68 miliar yang diajukan hanya bisa dipenuhi US$ 5,25 miliar. Dengan kata lain, selaras dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional, anggaran pertahanan TNI tidak menikmati kenaikan sesuai.

Memang ada banyak faktor yang menyebabkan anggaran TNI tetap belum mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya komitmen pemerintah untuk memenuhi ketentuananggaran pendidikan 20% dan bengkaknya subsidi energ/bahan bakar minyak yang sangat keterlaluan besarnya.  Andaikata anggota DPR lebih menggunakan akal sehat dan tidak hanyamengejar ‘’pencitraan’’ saja, sudah seharusnya mereka memangkas subsidi bahan bakar untukbisa dialokasikan  ke sektor lain, temasuk TNI.

Ketika masih menjadi Panitia Anggaran DPR (kini Badan Anggaran), saya selalu berusaha mengingatkan kawan-kawan agar secara bertahap mengurangi subsidi BBM. Lalu dananya bisadialokasikan sebagai anggaran tambahan untuk pembelian sistem persenjataan TNI.  Bayangkan jika TNI bisa mendapat tambahan  50% dari yang diterima saat ini, khusus untuk sistem persenjataan, berapa banyak yang akan bisa dilakukan untuk kepentingan nasional. 

TNI AL jelas akan bisa memperbanyak kapal patroli dan pesawat patroli maritim untuk menjaga samudra kita. Dengan demikian pencurian ikan dan kekayaan laut yang setahunnya pernah ditaksir mencapai Rp 30-40 triliun bisa dicegah atau dikurangi.  Sayangnya masih ada sebagian politikus Senayan yang lebih suka menjaga citra sebagai ‘’pembela rakyat’’, meski yang terjadi malahan merugikan kepentingan nasional.

Peran DPR sangat krusial untuk memperbaki tingkat kesejahteraan prajurit maupun meningkatkan anggaran pembelian sistem persenjataan. Mereka bukan hanya harus bekerja keras, tetapi bekerja sangat keras agar alokasi  untuk TNI bisa meningkat sesuai pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, pengawasan penggunaan anggaran harus semakin ditingkatkan agar dana yang sedikit bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan sebagai politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek. 

Jika pemerintah maupun DPR mempunyai tekad sama, TNI yang kuat dan disegani bukan hanya ada dalam impian.

By Djoko Susilo with No comments

Thursday, August 23, 2012

Ketika Bangsa Mengabaikan Sejarah

Setiap warga Swiss, khususnya anak - anak pelajar sekolah pasti tahu persis apa makna peringatan hari nasional tanggal 1 Agustus. Mereka juga tahu mengapa harus memperingati hari nasional tersebut. Dari pelajaran di sekolah maupun dari ceritera popular mereka tahu bahwa pada tanggal 1 Agustus 1292 nenek moyang bangsa Swiss bersumpah bersatu padu untuk melawan penjajah AUSTRIA yang waktu itu mulai merambah wilayah Swiss.

Orang Swiss pasti juga tahu kisah heroik William Tell, pahlawan rakyat yang memimpin perlawanan sehingga bangsa Swiss berhasil terhindar dari penjajahan bangsa lain. Kisah Tell dengan buah apel yang dipanahnya tepat diatas kepala anaknya yang masih kecil merupakan legenda yang dihafal hampir semua warga Swiss. Tidak ada yang tidak tahu kisah William Tell dan buah apel tersebut yang meskipun sudah  terjadi lebih dari tujuh ratus tahun yang lalu bisa dikatakan terasa baru terjadi kemarin saja.

Bangsa Swiss meski sangat modern dan makmur dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, kemampuan teknologi dan finansial yang sangat luar biasa tidak pernah melupakan sejarah. Hampir di setiap kanton terdapat museum rakyat atau volkmuseum yang menyimpan benda benda bersejarah tingkat local. Bahkan kadang-kadang museum itu juga memamerkan benda-benda bersejarah dari bangsa lain, misalnya museum rakyat Zurich tahun lalu selama enam bulan memamerkan benda – benda budaya asal Kalimantan Timur  juga museum rakyat di Lugano dalam periode yang hampir sama memamerkan koleksi ‘’sempuyung’’ dan benda – benda seni lainnya dari Kalimantan Tengah dalam waktu juga hampir enam bulan. Meskipun pemprov Kaltim dan Kalteng diundang juga untuk menyaksikan pameran budaya daerahnya, sampai pameran tutup tidak satupun wakil dari kedua daerah itu yang dikirim untuk melihatnya.

Saya pernah menanyakan kepada beberapa orang kurator museum di Swiss, mengapa pemerintah dan masyarakat Swiss sangat menyukai museum dan sejarah. Bahkan bulan lalu mereka menghabiskan dana hampir Rp. 200 miliar merenovasi museum Basel yang diantaranya dipakai memamerkan koleksi tekstil dari Nusantara  yang sudah berusia ber abad - abad lamanya. Jawaban para kurator dan tokoh Swiss sangat tegas: dengan mengetahui sejarah lewat museum itu maka cinta tanah air dan nasionalisme itu makin kuat. Ini dibuktikan dengan pola konsumsi bangsa Swiss, meski produk buah atau barang lain asal Swiss sedikit lebih mahal, konsumen tetap akan memilih barang made in Swiss lebih dulu dari pada barang produksi luar negeri. Mereka pun yakin bahwa barang produksi Swiss lebih berkualitas dibandingkan produksi dari Negara lain.
Dalam konteks sejarah ini pula saya pernah mendapatkan informasi dari teman – teman pejabat senior di kementerian luar negeri bahwa pengetahuan nasional dan sejarah sarjana yang melamar sebagai calon diplomat umumnya sangat  buruk. Teman saya menceriterakan pengalamannya mewawancarai calon diplomat ini, dari sepuluh orang yang ditanya tak satupun yang bisa menyebutkan dengan benar dimana letak kota Poso, padahal waktu itu krisis sectarian di wilayah itu masih menjadi berita nasional. Hanya ada satu yang menjawab agak benar yakni di Sulawesi tetapi ketika dikejar lebih lanjut di bagian mana di wilayah Sulawesi kota Poso itu yang bersangkutan juga tidak bisa menjawab dengan benar.

Saya juga pernah secara informal berbicara di depan sekelompok diplomat muda dan menanyakan pengetahuan mereka tentang pengusiran duta besar Meng Khi dari kekaisaran Mongol dynasty Yuan  dibawah pimpinan kaisar Khublai Khan. Tak seorqang pun yang bisa menjawab dengan baik bahwa hal itu dilakukan oleh raja Kertanegara dari kerajaan Singhasari yang tidak mau tunduk dibawah tekanan asing meskipun saat itu kekaisaran Mongol adalah super power dunia yang berkuasa dari China sampai Eropa Tengah. Saya menanyakan ini supaya mereka para diplomat muda itu punya kebanggaan bahwa nenek moyang mereka dulu tidak takut melawan super power dunia. Kita tidak boleh menjadi bangsa penakut, tetapi bangga dengan sikap berani yang ditunjukkan raja Kertanegara.  Namun pendapat saya ini tidak sepenuhnya disetujui teman – teman kalangan korps diplomatik, sebab yang mengusir duta besar Meng Khi dari negara super power dynasty Yuan itu adalah raja Kertanegara dari Singasari, bukan pemerintah Republik Indonesia.

Saya menganggap ada hubungan historis antara kerajaan – kerajaan yang pernah berkuasa di tanah air dengan bangsa Indonesia saat ini, sedang umumnya para diplomat Indonesia dididik bahwa diplomasi Indonesia dimulai tahun 1945, ketika wakil presiden Muhammad Hatta menyampaikan pidato yang berjudul :  “ mendayung di antara dua karang “ yang menjadi dasar politik luar negeri bebas aktif sampai sekarang ini. Jadi bagi pendukung aliran ini, diplomasi yang dilakukan oleh kerajaan Aceh, Banten, Majapahit, Singasari, Sriwijaya dan sebagainya itu bagi sebagian kita diaggap tidak ada relevansinya dengan kebijaksanaan diplomasi nasional sekarang ini. Maka, sangat dimaklumi jika dalam pendidikan untuk menggodog diplomat muda Indonesia di Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sekdilu), sejarah pengusiran dubes Meng Khi kurang mendapat kajian yang cukup serius. Yang menarik kasus ini justru diangkat sebagai disertasi oleh DR Daniel Novotny, staf ahli presiden Ceko dalam kajiannya yang berjudul: “ Torn between America and China: elite perceptions and Indonesian Foreign Policy “, yang secara gamblang menjelaskan bahwa bagaimana ancaman China dimasa lalu diyakini masih merupakan hal yang perlu mendapatkan tanggapan serius.  Salah satunya, ialah sekalipun invasi militer China seperti di zaman Singasari yang lalu sangat kecil terjadi di masa modern ini, tapi invasi dalam bentuk lain, seperti dominasi ekonomi dan budaya tetap akan terjadi. Kita sudah melihat dalam kekisruhan pelaksanaan persetujuan dagang China – AFTA beberapa waktu lalu dan banjirnya produk China berkualitas rendah di pasaran Indonesia. Jelas para negosiator dagang kita harus mempunyai semangat raja Kertanegara dalam membela kepentingan nasional. Mereka juga harus diingatkan bahwa jika bangsa – bangsa asing ingin bersahabat lewat diplomasi budaya seperti muhibah armada China yang dipimpin Laksamana Cheng Ho kita sangat mendukung dan menyambut baik. Tetapi jika ingin menjajah, maka pasukan kita tidak akan segan . segan melawannya, misalnya saja  pengiriman amrmada Angkatan Laut Kesultanan Demak yang dipimpin Adipati Unus yang membantu pasukan Kesultanan Aceh menyerbu Malaka yang dijajah Portugis pada tahun 1511 M. Sebelumnya pasukan Sri Wijaya pun pernah mengusir invasi militer kerajaan Chola Mandala yang dipimpin raja Rajendra Chola pada tahun 1025 M. Dengan demikian nenek moyang bangsa Indonesia sudah siap berdiplomasi secara budaya, politik, ekonomi dan juga militer dengan bangsa manapun di dunia.

Jadi, menurut hemat saya pelajaran sejarah diplomasi dari zaman Majapahit, Singasari, Aceh, Banten, kesultanan Demak dan berbagai kerajaan di masa suilam masih sangat relevan untuk dipelajari bagi bangsa Indonesia di masa modern sekarang ini,. Memperingati hari kemerdekaan nasional 17 AGUSTUS  tentunya memaknai sejarah panjang yang terjadi sejak zaman nenek moyang dahulu.

By Djoko Susilo with No comments

Friday, February 24, 2012

Sistem Pertahanan Semesta di Switzerland





Setiap jumat, hampir bisa dipastikan jika kita ke stasiun kereta api, akan bertemu dengan sejumlah anak muda yang berseragam militer dan membawa ransel di pundaknya menunggu kereta.
Biasanya datang bersama satu regunya.
Mereka ini bukan tentara seperti di tempat kita, tetapi
anak muda yang sedang menjalani wajib militer.
Sebab di Swiss tidak banyak yang menjadi anggota tentara biasa, tetapi semua rakyat harus menjadi tentara.

Undang-undang Wajib Bela Negara di Swiss memang mengharuskan setiap anak laki laki muda berusia antara 19 sampai 34 tahun wajib mengikuti latihan militer. Sekitar 2/3 anak muda terkena kewajiban ini, sedang perempuan sifatnya sukarela. Jumlah masa wajib militer ini selama setahun, bisa dicicil perbulan setiap tahun, atau bisa ikut satu tahun penuh selama masa wajib militer itu. Pada masa menjalani wajib militer, tentara Swiss harus menyimpan perlengkapan militernya di rumah. Maka, Swiss merupakan salah satu negara yang per kapita menyimpan senjata dirumah pribadi. Diperkirakan ada sekitar 2 juta rumah tangga yang menyimpan senjatanya di rumah.

Dari 7,6 juta jiwa rakyat Swiss, diperkirakan ada sekitar 3,6 juta yang bisa menjalani dinas militer. Dari Jumlah itu yang layak bertempur, baik laki-laki maupun perempuan untuk maju di garis depan sekitar 2,8 juta atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk. Dengan demikian jika mau mengalahkan Swiss, secara teoritis harus mengalahkan semua penduduk yang mampu mengangkat senjata. Misalkan ibu kota Swiss, Bern jatuh ke tangan musuh belum tentu warga di Jenewa atau Zurich menyerah. Sebab konstitusi Swiss juga melarang kota atau Kanton membuat pernyataan kalah atau memaklumkan perang terhadap negara lain. Hanya pemerintah federal yang mempunyai hak menyatakan perang dan mengakhiri peperangan dengan negara lain.

Dalam sejarah modern Swiss, sejak diperlakukannya konstitusi modern pada tahun 1845, militer Swiss hanya tiga kali mengalami mobilisasi umum. Pertama tahun 1874 menjelang terjadinya perang Prussia melawan Jerman. Tentara Swiss di bawah pimpinan Jenderal Hans Herzog dikerahkan menjaga perbatasan secara ketat di wilayah pegunungan Alpen dan khususnya ke wilayah Jenewa, Basel, Neuchatel, Zurich dan sebagainya yang berbatasan dengan kedua negara yang berperang. Sikap tegas Swiss yang mengamankan perbatasannya, dan bersiap perang habis – habisan menghindarkan Swiss dari ancaman Jerman yang saat itu di bawah pimpinan kanselir Otto von Bismarck yang terkenal keras.

Mobilisasi kedua terjadi di tahun 1914 di bawah Jenderal Ulrich Wille, menjelang perang dunia I. Tanpa ragu-ragu jenderal ini mengerahkan pasukan Swiss memperketat perbatasan dengan Jerman, Austria dan Liechstentein.  Meski di atas kertas akan kalah melawan Jerman, namun ketika kaisar Wilhelm II mengunjungi Swiss dan melihat kesungguhan persiapan militernya, akhirnya membatalkan keinginan beberapa pihak di Jerman yang berkeinginan menyerbu Swiss. Medan Swiss sendiri cukup sulit dengan kondisi bergunung-gunung dan rakyatnya dikenal tidak gampang menyerah. Siapapun yang pernah berfikir menyerang Swiss tentu menyadari sulitnya medan yang akan dihadapinya. Artinya, jika dihitung dengan sangat cermat, maka antara ongkos dan keuntungannya dirasa tidak akan sebanding.

Mobilisasi ketiga terjadi pada masa perang dunia II di bawah jenderal Henri Guisan. Situasi saat itu jauh lebih sulit karena baik pihak sekutu maupun Nazi Jerman sering melakukan pelanggaran wilayah udara maupun darat Swiss. Lebih parahnya pada awal perang, Swiss
dikepung oleh kekuatan musuh. Di utara Jerman Nazi yang sangat kuat, di barat terdapat pemerintahan pendudukan Jerman di Prancis, di Timur terletak Austria yang dikuasai Jerman dan di selatan dikuasai pemerintahan fasis Italia di bawah Bennito Mussolini. Beberapa kali kekuatan fasis Jerman berusaha mengganggu Swiss, bahkan abwehr atau markas besar tentara Jerman sudah merancang sebuah operasi militer untuk menyerang Swiss. Tapi tanpa ada alasan yang jelas, Hitler membatalkan rencana tersebut.

Pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, posisi Swiss juga terjepit. Agen rahasia USSR KGB, Stasi Jerman Timur, CIA, MI5, Mossad sering mengunakan Swiss
untuk operasinya di Eropa. Sebagai pihak yang netral, Swiss menjadi idola bagi agen intelijen untuk melakukan kegiatan spionase-nya. Hal ini didukung dengan fasilitas perbankan, diplomatik, transportasi, akomodasi kelas satu menjadikan Swiss tujuan yang utama.

Pihak berwajib bukannya tidak tahu operasi klandestine semacam itu, tetapi mereka sengaja tidak bertindak selama tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam banyak hal posisi ini malahan bisa menguntungkan. Karena berposisi netral, Swiss ternyata juga memproduksi peralatan intelijen yang handal yang dipercaya di seluruh dunia. Indonesia, termasuk salah satu negara yang menggunakan peralatan keamanan buatan Swiss.

Oleh karena tugas militer terutama untuk menghadapi ancaman dari luar, maka postur pertahanannya bersifat defensive. Secara strategis disebut forward defence. Swiss sangat mengandalkan perbentengan alam yang berupa gunung-gunung, lembah dan sungai yang banyak. Musuh untuk bisa memasuki wilayah Swiss harus banyak menghadapi hambatan dan rintangan. Jadi jelas akan sangat butuh biaya dan korban yang besar untuk menyerang Swiss.

Meski demikian, jumlah pasukan Swiss sangat kecil, saat ini berjumlah sekitar 135.000 orang, dan di antara jumlah itu hanya kurang dari 5.000 orang yang merupakan anggota pasukan tetap. Dengan kata lain, yang 130.000 orang adalah pasukan milisi yang direkrut dari wajib militer. Namun demikian dalam kadaan darurat dan dilakukan mobilisasi umum, semua warga negara akan siap mengangkat senjata.

Seorang kawan saya Fabio Rossi, yang berpangkat kapten AD Swiss, pernah berceritera bahwa, sekalipun wajib militer, tetapi karena ada aturan yang mengharuskan untuk latihan dalam waktu tertentu, keterampilan menggunakan senjata individu lumayan baik. Disamping itu, dalam kehidupan sipil, sangat mungkin satu pleton bekerja bersama hampir sama dalam struktur militernya. Misalnya sang letnan menjadi manajer, sedang sersan dan prajurit lainnya menjadi anak buahnya. Dengan demikian esprit de corps tetap terjaga. Jika ada serangan mendadak, mereka sudah terlatih untuk bergerak dalam organisasi militer yang jelas.

Hal lain yang menyebabkan militer Swiss cukup kuat, selain konsep dan strategi perang total semesta, anggaran yang dialokasikan pun cukup besar, hampir 4 CHF miliar atau lebih dari 40 trilyun rupiah. Dengan dana yang cukup besar ini, wajar seungguhnya tentara Swiss bisa hidup sejahtera dari gaji dan fasilitasnya. Meski demikian, lebih banyak yang memilih karier di sipil meski juga siap mengangkat senjata jika diperlukan. Meski jumlahnya sedikit, peralatan militer yang dimiliki tentara Swiss cukup baik. AD Swiss mempunyai sekitar 250-an tank Leopard buatan Jerman yang terkenal canggih. Mereka juga memiliki sejumlah kendaraan personil lapis baja, panzer dan kendaraan tempur darat lainnya. Selain itu, bangunan dan tunnel Swiss dirancang begitu rupa yang dipakai untuk bisa berlindung baik untuk kendaraan dan satuan militer maupun penduduk sipil jika terjadi serangan udara. Kapasitas tampungnya mencapai 114% atau lebih dari cukup untuk menampung seluruh warga negara.

Jajaran AU Swiss diperkuat tidak kurang oleh 34 F-18 Hornet, 54 F-Tiger. Dengan pesawat canggih ini, memang agak merepotkan karena jarak terjauh di Swiss dari ujung barat di Jenewa sampai ujung timur di St Gallen hanya sekitar 348 km yang bisa dicapai dengan pesawat jet dalam tempo 20 menit. Oleh karenanya, pilot Swiss agak berbeda dengan koleganya di AD Swiss, dimana mereka menegaskan hanya siap bertugas pada waktu jam kerja saja. Sebab dengan wilayah udara yang sangat sempit, mereka sebenarnya merasa tidak banyak berperan dalam perang yang sesungguhnya. Oleh karena itu fokus tetap pada pertahanan darat, khususnya pada satuan pegunungan yang memang sangat menjadi andalan pasukan Swiss.

Namun demikian, satuan udara Swiss banyak melakukan latihan karena dipersiapkan jika keadaan darurat atau membantu bencana alam di tempat lain. Pilot Swiss terkenal mempunyai skill yang sangat tinggi. Mungkin karena terbiasa terbang di daerah pegunungan sehingga mereka terbiasa dengan medan sulit. Sebuah kelompok keagamaan di Indonesia pun banyak memanfaatkan tenaga pilot helicopter Swiss dalam kegiatannya di pedalaman Kalimantan, Papua dan sebagainya. Reputasi pilot Swiss yang baik menjadikan mereka andalan untuk bertugas di daerah sulit di berbagai belahan penjuru dunia.

Entah mungkin karena kurang suka militer atau lembaga sejenisnya, pada awal tahun 1980an pernah ada referendum yang bertujuan menghapus lembaga militer. Kelompok kiri yang memprakarsai referendum ini berpendapat bahwa militer adalah kelompok orang yang tidak produktif dan hanya menghabiskan dana saja, oleh karenanya Swiss perlu menghapus tentara. Namun usulan itu kandas di tengah jalan, dan bahkan jajak pendapat yang dilaksanakan setelah terjadinya serangan teroris 9/11 di New York menunjukkan bahwa lebih dari 77%
penduduk masih merasa perlunya ada lembaga militer.

Dengan hanya memiliki tentara regular yang sangat kecil, dan dengan budjet yang kecil menurut standar Eropa, Swiss mampu mengalokasikan APBN nya untuk hal-hal yang lebih produktif, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kualitas pendidikan di Swiss termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Bukan hanya itu, tingkat produktifitas pekerja di swiss juga sangat tinggi. Sebuah pabrik sangat jarang mempunyai karyawan di atas 100 orang meskipun menghasilkan pemasukan miliaran Swiss Frank. Sebuah perusahaan alat keamanan Omnisec di Zurich pegawainya hanya 50an orang, tetapi pendapatannya tidak kurang dari 9 miliar dollar. Tampaknya hal ini sesuai dengan negara Swiss, small but beautiful and productive…..

Dalam bulan Oktober yang lalu, kami di KBRI Bern mendapat kehormatan menerima tamu rombongan siswa Lemhanas. Para peserta yang umumnya berpangkat Kolonel senior itu, beberapa di antaranya malahan ada yang berbintang satu, dengan antuasias menghadiri dialog dan sejumlah acara yang kami gelar baik di KBRI maupun dengan kantor pemerintah Swiss. Inti pertanyaan nya umumnya berkisar, bagaimana Swiss yang kecil ini akan bisa mempertahankan diri jika diserang lawan. Jawabannya sederhana: mengalahkan Swiss berarti harus menundukkan semua orang yang menjadi warga Swiss.

Dengan kata lain, nyaris tidak mungkin melakukan pendudukan di Swiss sebab pasukan pendudukan akan menghadapi setiap orang yang mengaku dan merasa sebagai orang Swiss………

(Bern 6 February 2012)

By Djoko Susilo with 4 comments

Wednesday, November 9, 2011

Diplomat dan Sejarah Bangsa

Saya berangan-angan, mestinya salah satu tes untuk promosi jabatan adalah pengetahuan sejarah bangsa. Bagi saya, jika seorang pejabat tidak mempunyai pengetahuan sejarah bangsa yang memadai, sudah tentu akan mudah luntur nasionalismenya. Belum lama ini, dalam sebuah diskusi dengan sejumlah pemikir, saya kaget dan tersentak ketika mendapat informasi adanya pernyataan seorang diplomat senior Indonesia yang mengatakan bahwa peradaban Indonesia adalah sebuah kegagalan. Bangsa Indonesia, katanya, tidak pernah mencapai peradaban tinggi seperti bangsa Romawi, Mesir, Persia,Yunani, India, Cina, dan lain-lain.

Merah muka saya mendengar pernyataan sembarangan dari kolega saya tersebut. Setelah emosi saya agak reda, saya mencoba mempelajari perjalanan karier dan pendidikan kolega saya itu, ternyata dia sekolahnya selalu di luar negeri. Bapaknya diplomat top, jadi dia bersekolah di tempat bapaknya bertugas, dari SD sampai doktor.

Dia hampir tidak pernah mengenyam pendidikan nasional. Wajar saja kalau dia tidak mengenal kebudayaan dan peradaban nasional bangsanya. Ironisnya, dia sendiri saat ini salah seorang diplomat top yang harus memperkenalkan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional.

Rupanya, meski kita sudah merdeka selama 66 tahun, dan Sumpah Pemuda dicetuskan sejak 83 tahun yang lalu, masih banyak di antara kita yang tidak kenal dengan dirinya sendiri. Lebih parah kalau yang tidak kenal itu adalah kalangan terpelajar dan diplomat top seperti kolega saya tersebut. Terus terang saja saya sangat marah, tetapi sekaligus gelisah, mengetahui betapa rendahnya pemahaman sebagian elite kita tentang sejarah peradaban bangsa Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan jika diminta berceramah tentang Indonesia, saya menguraikan bahwa bangsa Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun yang lampau.

Bukan baru ada pada 1945. Memang bentuk modern kita sebagai bangsa diproklamasikan pada 1945, tetapi eksistensi bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lampau. Jadi, pernyataan kolega saya itu sangat menyesatkan dan berbahaya. Bangsa Indonesia jelas merupakan bangsa yang mempunyai peradaban tinggi sejak zaman dahulu kala. Sejarawan Belanda, F. Brandeis, menyebutkan bahwa ratusan tahun silam bangsa Indonesia sudah mempunyai pengetahuan astronomi, matematika, fisika, atau kedokteran yang tinggi.

Pendeta Buddha asal Cina, Fa Hien, me
nulis dalam laporan perjalanannya yang dilakukan pada abad VI Masehi yang menyebutkan bahwa setiap calon pelajar agama Buddha dari Asia Timur ke Universitas Nalanda di Bihar, India, harus melakukan studi pendahuluan dulu di Sriwijaya (Palembang) sedikitnya 6 bulan. Di bawah Raja Bala Putera Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kemakmurannya, sehingga suatu massa sampai menarik Kerajaan Chola Mandhala di India untuk melakukan invasi dan serbuan habis-habisan.

Kajian yang lebih komprehensif mengenai hubungan dagang internasional di masa lampau menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu sudah mampu melakukan perniagaan in
ternasional yang canggih. Bahkan peradaban tinggi di Mesir dan Persia tidak akan berkembang tanpa hubungan dagang dengan Indonesia. Salah satu buktinya ia lah suplai rempah-rempah dan kapur Barus (kamper) yang sangat diperlukan untuk mengawetkan jenazah (mumi) para Firaun di Mesir dan Kisra di Persia. Kamper saat itu hanya bisa diperoleh dari pelabuhan Barus di Sumatera Utara. Maka, terkenallah kapur Barus yang juga diekspor ke India, Cina, Jepang, dan lain–lain.

Kuatnya peradaban Indonesia ini bahkan diakui negara tetangga. Misalnya saja, dalam sejarah Kamboja ditulis bahwa Raja Jayavarman dan dinastinya yang mendirikan bangunan hebat Angkor Wat dan Angkor Thom berasal dari Jawa. Tidak dijelaskan dari bagian mana Pulau Jawa, tetapi jelas sejarah kuno menyebutkan adanya kaitan erat antara raja-raja di kepulauan “Hubungan internasional pada waktu itu terbatas, Eropa, Timur Tengah, India, dan Timur Jauh. Karena perjalanan darat dari Cina ke Eropa tidak aman dan kurang lancar, umumnya para musafir seperti Ibnu Batutah, Marco Polo, I Tsing, para pedagang dan penjelajah lainnya menggunakan jalur laut. Karena itu, mau tidak mau para pengelana ini akan singgah di kepulauan Nusantara dan saat itu secara tradisional mereka akan mampir di Palembang, sebab Singapura belum dibangun oleh Raffles.

Sebagai wilayah yang menjadi persilangan budaya internasional dan menerima kunjungan dari berbagai bangsa dunia, tidak mungkin bangsa Indonesia tidak memiliki peradaban yang tinggi. Sifat keterbukaan sejak zaman dulu itu pun terefleksikan dalam sikap kita yang sangat toleran terhadap berbagai agama dan ideologi yang berbeda. Bangsa Indonesia menerima Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan belakangan Islam dan Kristen dengan tangan terbuka. Karena itu, ideologi ekstremisme pada hakikatnya bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang sangat terbuka. Indonesia merupakan mozaik kebinekaan sejak zaman dahulu kala. Sifat terbuka dan toleran inilah yang menjadi kekuatan dan perekat di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan entitas politik yang tinggal di kepulauan Nusantara ini.

Memang sekarang ada yang mulai lupa akan identitas keindonesiaan tersebut. Salah satu penyebabnya ialah makin sedikit di antara kita yang belajar sejarah. Banyak yang lupa akan anjuran Bung Karno agar kita tidak melupakan sejarah. Karena tidak pernah belajar sejarah bangsanya, wajar kalau ketika menjadi elite pimpinan mereka lupa akan siapa dirinya. Saya yakin, jika saat ini dilakukan tes pelajaran sejarah, sebagian pejabat dan pemimpin kita akan mengalami kegagalan. Bagi saya, ini sangat memprihatinkan.
Saya berangan-angan, mestinya salah satu tes untuk promosi jabatan adalah pengetahuan sejarah bangsa. Bagi saya, jika seorang pejabat tidak mempunyai pengetahuan sejarah bangsa yang memadai, sudah tentu akan mudah luntur nasionalismenya.

Kalau sudah luntur nasionalismenya, jangan tanyakan lagi soal patriotisme, akan sangat mudah pejabat yang bersangkutan mengkhianati bangsa dan negaranya. *)

By Djoko Susilo with 2 comments

Sunday, November 6, 2011

Antara Nasionalisme dan Komersialisme N7W Komodo

Ketika saya tiba di Switzerland dan memulai tugas sebagai duta besar RI, salah satu langkah pro aktif yang saya lakukan adalah mengunjungi dan menggalang dukungan media massa untuk Indonesia. Untuk itu, saya mengunjungi berbagai kantor media massa di negara akreditasi saya tersebut. Umumnya mereka terheran - heran ada duta besar Indonesia mau berkunjung ke kantor koran, sebab rupanya pejabat sebelum saya belum ada yang mengunjungi kantor media di Swiss.

Salah satu pertanyaan saya jika ketemu rekan redaksi pemimpin koran atau TV di Swiss ialah apakah mereka mengetahui kegiatan yayasan New7 Wonders of the World yang bermarkas di Zurich. Ternyata tak seorang pun diantara para redaktur koran yang saya temui dari Tribune de Geneve di Jenewa  sampai Basel Zeitung  di Basel yang mengaku pernah mendengar dan apalagi mengakui kegiatan mereka. Bahkan para redaktur di TV SF1 dan koran Neu Zurich Zeitung (NZZ) yang merupakan media paling berpengaruh di Zurich mengaku tidak mengetahui apa dan dimana kantor, apalagi kegiatan N7W yang didirikan oleh Bernard Weber tersebut.
Oleh karenanya , setelah beberapa bulan saya menyerahkan surat kepercayaan kepada presiden Doris Leuthard, saya sudah siap menerima sejumlah delegasi dari jakarta yang mencoba mencari informasi mengenai kegiatan N7W  dan puncaknya bulan April yang lalu datang delegasi Kemenbudpar yang akhirnya muncul keputusan penarikan Indonesia dari ajang kontes N7W. KBRI sangat mendukung keputusan tersebut karena memang kegiatannya tidak jelas, manfaatnya untuk Indonesia, setidaknya di Swiss hampir tidak ada dan meminta fee yang cukup besar, sebesar 10 juta dollar, belum ongkos penyelenggaraan lainnya. Saya sangat lega dengan keputusan itu, tapi tiba - tiba saya kaget karena belangan di tanah air ada gerakan mengikuti voting komodo untuk N7W lewat sms. Ratusan juta orang kabarnya berhasil terbujuk untuk mengirimkan sms ke nomor tertentu. Hal ini sangat menggelisahkan saya.
 
Sekali lagi saya mengerahkan tim untuk menyelidiki N7W yang bermarkas di Zurich., saya juga mencoba mencari informasi lengkap baik di antara para pejabat, pengusaha ataupun media massa di Swiss. Hasilnya tidak menggembirakan. Yayasan N7W itu kesimpulannya yayasan yang kredibilitasnya patut diragukan.
Namun sejak KBRI Bern mengeluarkan penjelasan dan kronologi yang runtut yang intinya meragukan keabsahan voting model N7W, banyak komentar sinis ke saya. Diantaranya saya dianggap kurang nasionalis, tidak mau mendukuing promosi demi kepentingan nasional dan sebagainya. Dalam beberapa kesempatan, saya tegaskan bahwa mempromosikan komodo dan obyek wisata Indonesia adalah  tugas nasional tetapi tidak harus melalui N7W. N7W organisasi tidak bisa dipercaya dan kredibel untuk memberi gelar Tujuh Keajaiban Dunia Baru. Tertapi mereka sangat pandai memainkan emosi nasional kita. akibatnya kita terpancing untuk mengikuti permainan N7W
 
Saya sering memberikan contoh permainan N7W ini dengan kegiatan sejumlah organisasi yang menawarkan berbagai macam gelar yang ditawarkan  secara tidak jelas kriterianya kepada kita. Misalnya, banyak dinatara kita sering mendapat tawaran dianugerahi gelar 'eksekutif teladan', 'pengusaha berbusana terbaik', atau mendapat tawaran gelar doktor honoris causa, MBA, professor dan lain - lain asal membayar sekian puluh juta rupiah. modus operandi N7W sama saja. Kita akan diikutkan kontes N7W dengan membayar sejumlah uang dan dengan permainan ego nasionalisme kita, seolah kita sedang berkompetisi dengan bangsa lain, kita habis habisan mengerahkan daya dan dana untuk untuk memuaskasn emosi kita itu, diantaranya dengan mengirim sms seharga Rp.1000,¬ Tampaknya uang seribu tidak banyak tetapi ketika yang dibakar emosi sampai mengirim sms sebanyak 100 juta, setidaknya 100 miliar uang melayang.
 
Penelusuran tim KBRI kemarin menemukan dari pernyataan website N7W sendiri bahwa organisasi ini adalah yayasan yang mencari profit. Alias, organisasi N7W adalah organisasi yang mengejar keuntungan, bukan non profit seperti UNESCO. Dengan membakar emosi nasionalisme kita, maka pengelola N7W berhasil mengeruk devisa dan uang kita tanpa kita sadari. Bahkan hebatnya yang mempromosikan komersialisme Komodo itu adalah kita sendiri untuk kepentingan organisasi di Swiss ini.
 
Didalam website mereka: http://world.n7w.com/interesting¬questions¬and¬answer/ sangat jelas disebutkan : the new7wonders foundation whose original mission is to organize the global voting campaign and to ensure the objectives are met....as with foundations, who cannot themselves by statute operate commercially, New7Wonders has formally transferred the commercial operation to its licensing company, New Open World Corporation which then runs the commercial aspects to ensure the costs are covered and a surplus is generated by the end of the two campaigns.
 
Dari keterangan tersebut sangat jelas, agar tidak melanggar hukum Swiss maka sebagai yayasan, organisasi N7W menyatakan diri sebagai non profit, tetapi  mereka juga terang- terangan mengkomersialkan kegiatannya dengan tujuan mendapat keuntungan (surplus) melalui organisasi New Open World Corporation. Memang, ini  sistem yang canggih untuk mengelabui masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Mereka juga tidak bisa menjelaskan kenapa kontes berlangsung selama 2 tahun dan bahkan untuk Filipina kabarnya akan berlangsung sampai 2012. Luar biasa akal bulus yang dipakai. anehnya, banyak diantara kita yang malas membuka internet. dengan Google: scam N7Worlds, akan banyak diperoleh informasi mengenai ketidak beresan organisasi ini.
 
Ketika saya disalahkan oleh seorang tokoh karena mencarim alamat N7W di Zurich seperti saya menanyakan warga kita lewat RT/RW dan saya diminta mengecek ke internet, kami di KBRI langsung bergerak meneliti website N7W. sebagaimana yang sudah dipublikasikan beberapa kawan lain, kesimpulan kami sangat jelas, website tersebut tidak bisa diopertanggung jawabkan. Hasil singkat openelusuran kami:  alamat URL nya bolong-bolong, beberapa informasi blog foundernya kosong, alamat kontak organisasi dan websitenya kosong. aneh memang, organisasi besar tetapi tidak mencantumkan alamatnya. meski katanya berpusat di Zurich, Swiss, alamat domainnya terdaftar di Republik PANAMA. ada yang aneh lagi, meski domain website terdaftar di Panama, alamat administratif kontaknya di kampung bernama Drums, PA (Pennsylvania) di Amerika Serikat karena rupanya menyewa P.O.Box 459 disana. Soal alamat ini meski sudah di zaman dunia maya tetap menjadi pertanyaan. apa bedanya organisasi ini dengan tawaran bisnis investasi palsu dari sejumlah negara Afrika yang mensyaratkan membayar fee dalam jumlah tertentu yang nyatanya berujung pada sebuah penipuan saja. Dari data statistik, ternyata pengunjung ke website mereka ini paling banyak adalah mereka yang IP address nya Indonesia. alias kita ribut sendiri dan ramai ramai mengakses website N7W dan kita klaim Komodo paling populer padahal yang mengakses ya warga Indonesia sendiri. N7W sama sekali tidak melakukan apa-apa kecuali mengutip fee sebagaimana disyaratkan dalam websitenya.
 
Tak diragukan lagi bahwa keguiatan N7W dengan mengirim sms meski hanya senilai Rp.1000,- atau berapapaun tetap merupakan kegiatan yang merugikan masyarakat. marilah kita promosikan komodo dan obyek wisata tanah air lainnya tanpa harus melalui organisasi seperti N7W yang tidak jelas kontribusinya untuk bangsa dan negara.

By Djoko Susilo with No comments

Mengubah Wajah KBRI

Ketika saya tinggal di Washington DC sebagai koresponden Jawa Pos pada tahun 1988 sampai 1992, salah satu rasan-rasan paling populer yang beredar  dari mulut ke mulut di antara expatriat Indonesia di Amerika Serikat ialah: jangan berurusan dengan KBRI  kalau tidak sangat terpaksa. Pesan itu ternyata bukan hanya populer di Amerika, sebab ketika saya tinggal di Inggris antara tahun 1994 sampai 1998 pun keadaannya sama saja. Pendeknya, KBRI adalah   lembaga yang tidak populer, sama tidak populernya orde baru saat itu.
Bukan saja KBRI tidak populer, perilaku para diplomat RI pun sering jadi gunjingan. Yang  pertama, tentu saja kemampuan bahasa asingnya yang dianggap lemah, kedua terlalu lebih banyak mengurus pejabat daripada masyarakat, ketiga bersikap sangat birokratis.  dan masih banyak lagi lainnnya. Saya ingat pernah suatu saat saya ditegur seorang Mayor dari kantor atase pertahanan gara-gara saya membesuk Letjen Sarwo Edhi Wibowo (mertua presiden SBY) yang dirawat di rumah sakit Walter Reed. Saya dianggapnya lancang karena tidak minta izin kepada mereka. Apalagi ketika saya berkunjung  kesana, ternyata tidak ada seorangpun penjaga dari KBRI. Rupanya pihak athan kena tegur dari Jakarta setelah saya menulis kunjungan itu dan dimuat di koran Jawa Pos.
 
Oleh karenanya, begitu badai reformasi melanda Indon esia dan saya masuk Komisi I DPR RI, reformasi perwakilan diplomatik menjadi salah satu agenda. Beruntung di pihak kementerian luar negeri pun angin perubahan juga berhembus kencang, khususnya ketika DR Hassan Wirayudha menjadi orang nomor satu di Pejambon.  Perombakan besar -besaran pun dilakukan. Dari segi organisasi, jenjang karier sampai urusan perekrutan diplomat dirombak total. Jika sewaktu zaman ,,jahiliyah''  di deplu dulu seorang pejabat tinggi bisa saja seenaknya menitipkan anak, keponakan atau siapa saja untuk menjadi diplomat atau malahan sekedar staf lokal di KBRI di berbagai penjuru dunia, oleh Hassan Wirayudha semuanya dibabat habis.
 
Kalaupun saat ini kebetulan ada anak-anak mantan atau pejabat kemlu, termasuk putri mantan menlu Hassan Wirayudha, semuanya masuk karena tes bebas dan obyektif. Umumnya anak pejabat ini juga memiliki pendidikan yang hebat,  misalnya anak mantan Menlu Hasssan Wirayudha yang jadi diplomat adalah lulusan Universitas Sorbonne, Paris. jelas bahasa Inggris dan Prancisnya sangat fasih.  anak pejabat deplu lain yang mengikuti karier bapaknya umumnya juga lulusan luar negeri baik perguruan tinggi di Amerika Serikat, Eropa, Australia dan sebagainya. Pendeknya mereka adalah the best among the best generasi muda Indonesia. Maklum saja, dari 11.000 pelamar hanya diambil sekitar 100 calon diplomat muda.
 
Perubahan dalam pelayanan pun juga dilakukan habis habisan. Sewaktu di DPR saya minta kalau ada staf lokal atau diplomat yang sudah tidak bisa lagi tersenyum, jangan lagi ditugaskan dibagian konsuler yang merupakan ujung tombak pelayanan. Di KBRI Kuala Lumpur, dulu untuk memperpanjang paspor saja ongkosnya perlu 800 ringgit atau hampir sebulan gaji TKW dan waktu hampir 5 minggu, itupun lewat calo. Sekarang cukup 3 jam dengan beaya hanya 22 ringgit tanpa calo.
Perubahan itu terjadi hampir di seluruh KBRI di manapun, termasuk KBRI Bern yang saya pimpin. Sayangnya selama ini masih banyak warga yang tidak tahu, khususnya LSM yang sering berteriak tanpa mengecek fakta. KBRI atau KJRI sekarang bukan sosok lembaga pemerintah yang menakutkan dan hanya bertugas melayani pejabat, tetapi melayani seluruh warga masyarakat. Tapi, masyarakat sendiri yang sering mempersulit.
 
Misalnya, hal yang penting ialah ketentuan daftar diri. Banyak mahasiswa atau warga tinggal bertahun - tahun di suatu negara tetapi enggan mendaftarkan diri ke KBRI. akibatnya jika terjadi apa-apa, sangat sulit KBRI memberikan bantuan. Bahkan paling parah, sudah terjadi masalah tidak lapor juga ke KBRI. saya ambil contoh beberapa waktu lalu seorang turis asal Atambua, NTT kolaps di interlaken. Tur leader dari Indonesia ternyata hanya memanggil ambulans dan meninggalkan di sebuah rumah sakit ditemani istrinya yangs udah tua (sekitar 62 tahun). Tur leader ini tidak mau menelpon ke KBRI Bern yang jaraknya hanya sekitar 40 km. kedua turis ini ditinggalkan begitu saja, dan KBRI Bern baru tahu dua hari kemudian karena ada telpon dari keluarganya di jakarta. saat itu kondisi pasien sudah agak parah dan harus dikirim ke Rumah Sakit pusat di Bern dengan helikopter. Dengan bantuan KBRI Bern pula visanya yang nyaris expire bisa diperpanjang dan dua anaknya yang di jakarta bisa mendapatkan visa bilateral secara mendadak. setelah dua minggu dirawat dan keadaan stabil, KBRI membantu menyewakan pesawat untuk mengevakuasi pasien itu ke Kuala Lumpur.
Awal tahun ini, seorang pelajar yang baru beberapa minggu tiba meningggal dunia.  Untung sudah mendaftar sehingga dengan cepat bagian konsuler bertindak menanganinya. jenazah pelajar ini dengann cepat tertangani dan diantar pulang oleh staf diplomat KBRI Bern sampai di kampungnya sebuah desa di Magetan, Jatim. Memang prosedur tetap bagi KBRI ialah jika ada warga yang meninggal, harus diantar dan diserah terimakan ke keluarganya di Indonesia dimanapun.  Soal beaya dan bagaimana urusannya, itu urusan duta besar seperti saya ini.  Namun sekali lagi, amat sangat sulit mengimbau warga Indonesia untuk mendaftarkan diri ke KBRI agar memudahkan urusan jika ada sesuatu masalah.
 
Selain mengubah pola pelayaanan yang pro masyarakat, saya juga mengubah penampilan. Jika dulu  para diplomat ke kantor harus pakai stelan jas lengkap, kini staf KBRI Bern saya minta pakai batik saja, kecuali ketemu presiden atau menteri. Malahan beberapa waktu lalu didepan beberapa teman wartawan yang kebetulan berkunjung ke Bern saya mendeklarasikan KBRI Bern adalah KBRI  Batik. saya sendiri konsekwen mengenakan batiki kemana saja, termasuk menghadiri jamuan diplomatik dengan pighak lain. Bukannya dikecam, malahan sejumlah kolega saya , para duta besar negara sahabat malahan memuji batik saya, tercatat duta besar Belanda, duta besar Afrika Selatan, Colombia dan masih banyak lagi memuji baju batik saya. ''Pak Mandela sangat senang dengan batik Indonesia '' kata George Jones, dubes Afrika Selatan sahabat saya yang mengaku agak kecewa karena baju batik hadiah dari saya diminta oleh anaknya.
 
Sikap ngotot saya pakai batik kadang-kadang mengherankan tamu-tamu yang datang dari Jakarta. Umumnya mereka menemui saya dengan stelan lengkap, ternyata dubes RI di Bern hanya memakai batik saja di kantornya.  sikap keras berbatik ria ini rupanya sudah mulai menular diantara warga. Beberapa orang Swiss yang sering berinteraksi dengan Indonesia pun mulai bangga dengan memakai batik. sayangnya belum ada butik batik di Swiss. kalaupun ada yang jual batik, biasanya kualitasnya kurang bagus sesuai selera eksekutif di Swiss.
 
Hal lain yang saya rombak ialah urusan perjalanan dinas. saya ngotot dalam melakukan perjalanan saya hanya mau pakai KELAS EKONOMI  baik penerbangan internasional ataupun domestik. keputusan saya ini sempat dianggap aneh, seorang staf saya sempat ada yang nyeletuk, '' pak, ada kawan saya baru menjabat sebagai Kuasa usaha ad Interim (kepala perwakilan sementara)kemana mana sudah meminta fasilitas klas bisnis jika naik pesawat. bagi saya ini suatu pemborosan.  Jika satu tahun dua kali saja saya pulang ke Jakarta dengan naik Singapore Airlines, negara harus mengeluarkan dana sekitar 13.000 CHF. Dana sebesar itu cukup untuk membeli 10 ticket ekonomi  jakarta - Zurich untuk mendatangkan pemain tari, ustadz atau dosen yang bisa memberikan ceramah  di Swiss dan kegiatan promosi  lainnya.
 
''Biarlah saya naik klas ekonomi, toh juga aman dan selamat sampai tujuan, asal dana itu bisa dipakai kegiatan lain yang positif,, tekad saya.  Sejak dulu saat menjadi wartawan Jawa Pos, di DPR atau menghadiri undangan seminar inbternasional pun sudah biasa naik pesawat di klas ekonomi. apa sih bedanya sebagai duta besar, apalagi ini uang negara yang harus saya hemat.  Berkat penghematan ini, saya sudah bisa mengundang beberapa pakar dari  Indonesia berkunjung ke Swiss, dan juga sedang kami proses  mengirim wartawan Swiss ke Indonesia untuk membuat liputan tentang obyek turisme dan perdagangan yang memang perlu dipromosikan.
 
Saya hanya ingin sedikit menyumbang dengan tidak bersikap boros.....

By Djoko Susilo with 3 comments