Wednesday, May 11, 2011

FIFA digugat ke Pengadilan Arbitrase

Patrick Mbaya, seorang pengacara khusus kasus olah raga terkemuka dari Belgia, atas nama sejumlah tokoh bola di Indonesia, kemarin mengajukan somasi dan gugatan terhadap keputusan FIFA yang mencekal nominasi George Toisutta dan Arifin Panigoro untuk menjadi pengurus PSSI dan juga atas keputusan pemberian wewenang KN menyusun electore code.

 

Dalam pertemuannya dengan Djoko Susilo duta besar RI untuk Swiss di Geneva kemarin, Patrick mengungkapkan bahwa FIFA sudah menerima surat gugatan tersebut. Ia juga menyatakan akan meminta Court Arbitrase in Sport di Lausanne , Swiss segera menyidangkan kasus gugatannya tersebut.

 

,, Saya berii waktu FIFA selama 12 jam, untuk memberikan respons, baik memenuhi gugatan kami atau berhadapan dengan kami di pengadilan arbitrase di Lausanne'' kata Patrick.

 

Ia mengatakan, tujuan utama gugatan dan somasi ini ialah membatalkan putusan FIFA yang bertentangan dengan peraturan FIFA sendiri. Jika putusan FIFA itu dibatalkan oleh pengadilan arbitrase, maka Indonesia bisa terhindar dari ancaman sanksi FIFA jika memilih Kongres PSSI nanti terus memilih George Toisutta dan Arifin Panigoro.

 

''Kami menyambut positif usaha – usaha menghindarkan Indonesia dari ancaman sanksi FIFA. Bagaimanapun, sanksi itu akan bisa merugikan kepentingan nasional'' kata dubes Djoko Susilo ketika bertemu Patrick. KBRI pun akan mengikuti proses pengadilan yang akan segera digelar di kota Lausanne.

 

Menurut dubes, jika FIFA menjatuhkan sanksi, maka tim nasional akan sulit ikut bertanding di luar Indonesia, termasuk dalam kompetisi SEA Games yang akan datang. Tidak bisa dijamin, sanksi itu akan dijatuhkan hanya untuk beberapa bulan saja. Yang pasti, sanksi itu merugikan kepentingan nasional.

 

'' Kita harus mencegah Indonesia  dijatuhi sanksi FIFA , bagaimanapun caranya'' tegas dubes djoko susilo.

 

Menurut Patrick, biasanya pengadilan arbitrase berjalan sekitar 3 bulan. Ia sendiri pernah menjadi anggota majelis pengadilan olah raga yang hanya ada satu – satunya di dunia itu. Yurisdiksi pengadilan ini dibawah Komite Olimpiade Internasional yang merupakan badan olah raga dunia.  Keputusan ini final dan mengikat. Artinya baik FIFA maupun lembaganya harus melaksanakan putusan pengadilan arbitrase tersebut. Namun untuk kasus PSSI ini Patrivk sudah meminta pngadilan agar memprioritaskan mengingat akan segera digelarnya Kongres PSSI tanggal 20 Mei nanti.

 

Menurut Patrick, kans Indonesia untuk lolos dari sanksi FIFA cukup besar. Dia sudah menyiapkan sejumlah jurus ampuh untuk mematahkan FIFA. Salah satunya adalah sikap dan keputusan FIFA yang tidak konsisten dengan peraturannya sendiri.  Kesalahan pertama ialah memberi mandate Komite Nasional untuk menetapkan electoral code, padahal menurut peraturan FIFA sendiri itu merupakan wewenang Kongres. Jadi, mestinya Kongres berjalan dua tahap seperti proses semula yang ada Kongres Pekanbaru dll. Kesalahan kedua, FIFA mengakui dan mensahkan Komite Banding tetapi kemudian menganulir keputusan tersebut ketika mereka mengesahkan nominasi George Toisutta, Arifin Panigoro dan Nirwan Bakrie. FIFA mestinya tidak boleh intervensi terhadap keputusan Komite Banding yang independent.

 

''Secara mudahnya, apa yang dilakukan selama ini oleh FIFA sebenarnya bukan tindakan demokratis karena merupakan langkah coup d'etat'' kata Patrick yang aslinya berasal dari Zaire itu.

 

Menurut Patrick, FIFA tidak bisa menganulir hal – hal yang merupakan wewenang Kongres seperti penetapan electoral code itu . FIFA hanya berwenang melakukan tindakan atas pihak esekutif organisasi, misalnya membekukan kepengurusan PSSI dibawah Nurdin Halid.

 

''Jadi, FIFA sudah melanggar statutanya snediri dan ini jelas tidak bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan sanksi atas Indonesia'' kata Patrick.

 

Menurut informasi, tim pengacara FIFA sekarang sedang mempelajari dokumen gugatanyang diajukan Patrick. Dalam prosedur yang normal, mereka akan bertemu dengan pengacara pihak penggugat sebelum menghadiri persidangan secara formal di Lausanne. Pengadilan akan bersifat terbuka dan masing – masing diberi hak mengajukan argumennya. Namun, jika sebelum pengadilan pihak tergugat sudah mengakui dan siap melaksanakan tuntutan, maka pengadilan bisa saja tidak perlu digelar. (*)




By Djoko Susilo with 3 comments

3 comments:

Udah ada hasil sidang CAS, Pak Dubes?

pa' boss dubes...update hasil sidangnya yaa...lagi seru n rame...lebih rame daripada bolanya malah...

Post a Comment

    • Popular
    • Categories
    • Archives