Wednesday, September 19, 2012

Ruwetnya Pengadaan Persenjataan TNI

SATU pernyataan terbuka dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Oktober 2007menimbulkan hubungan panas antara Senayan dan Departemen Pertahanan. Menteri Juwonoterang-terangan menuduh ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi calo pembelian alat utama sistem senjata bagi TNI.

Akibat tudingan itu, teman-teman DPR, khususnya anggota Komisi Pertahanan, marah besar. Mereka menuntut Menteri Juwono menunjuk hidung anggota Dewan yang dimaksud, agar tidakmengadu domba dan memfitnah. Namun, karena pendekatan pemimpin Komisi waktu itu, ketegangan bisa diredakan.

Memang, pengadaan persenjataan untuk TNI sangat rumit dan ruwet. Maklum, sebagaimana pepatah, ada gula ada semut. Pengadaan senjata termasuk proyek yang gulanya sangat manis, legit, dan gurih. Menteri Juwono dalam beberapa kesempatan mengatakan, tidak akan menoleransi adanya mark up. Tetapi ia masih bisa menoleransi adanya  “marketing fee” atau“agency fee”, yang besarnya antara 8-10 persen. Fee ini sangat lumayan. Bayangkan, pengadaan Sukhoi senilai US$ 470 juta atau pengadaan kapal selam Electric Diesel 209 senilai US$ 400 juta, berapa besar jatah agen yang diterima kontraktor proyek.

Untuk menjaga transparansi dan mencegah korupsi, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan. Misalnya, Perpres No 80/2003 tentang keharusan tender terbuka,  Keputusan Menhan RI No. KEP/01/M/1/ 2005 yang memperkenalkan Pakta Integritas,  juga Keputusan Menhan RI No: PER707/m/vii/2006  tentang Pengadaan Alutsista menggunakan kredit ekspor. Ditambah beberapa peraturan lain, penyalahgunaan anggaran seperti pada masa silam bisa diminimalisasi.

Berbagai aturan itu memang “mengorbankan” TNI. Pengadaan persenjataan menjadi sangat lamban dan melalui proses berliku. Pengadaan satu sistem persenjataan strategis, misalnya kapal selam atau pesawat tempur, bisa bertahun-tahun sejak pengajuan usul proyek pengadaan dari tingkat satuan. Walhasil, ketika keputusan akan diambil, kondisi obyektif sudah berubah danmenyebabkan kalkulasi anggaran tidak bisa direalisasikan.

Misalnya, rencana pengadaan sistem pertahanan udara. Markas Besar TNI AU  pada tahun anggaran 2007/2008 mengusulkan pembelian sistem buatan Rheinmettal di Oerlikon, Swiss,yang dianggarkan sekitar US$ 84 juta. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan melalui proses panjang, di antaranya membandingkan produk dari negara lain sepertiItalia dan Spanyol. Karena tidak segera ada keputusan dari Departemen Pertahanan, anggaran yang semula cukup untuk membeli peralatan menjadi tidak mencukupi. Masalahnya, pada 2007/2008 kurs US$ 1 sama degan CHF 1,20. Tiga tahun kemudian, pada 2011, kurs dolarmerosot menjadi hanya CHF 0,70 cent. Dengan kata lain, harga barang yang sama melonjak menjadi dua kali lipat dibandingkan pada waktu Markas Besar TNI AU mengusulkannya.

Lambannya proses ini bukan tidak disadari pemimpin Departemen Pertahanan. Karenanya, sejak beberapa waktu lalu, dibentuk clearing house untuk memusatkan pengambilan keputusan. Perkembangan ini cukup menarik karena menjawab salah satu masalah penting dalam pengadaansistem persenjataan, yakni perencanaan yang lebih baik.

Majalah pertahanan terkemuka, Jane’s Defence Weekly, pernah menulis bahwa masalah mendasar pengadaan sistem persenjataan TNI adalah “kekurangan pembeayaan yang sangat parah” dan “kohesi perencanaan yang berantakan”. Dengan kata lain, anggaran yang sangat tidak memadai juga tidak digunakan dengan baik. Hal ini sering menjadi sasaran kritik teman-temanKomisi Pertahanan periode 2004-2009. Pengadaan sistem persenjataan bukan berdasarkan ‘’need driven analysis’’ melainkan “supplier driven factors’’.

Terus terang, selama saya dua periode menjadi anggota Dewan, banyak kejanggalan yang kami lihat dan sampai sekarang tidak pernah tuntas. Misalnya, dalam pengadaan helikopter Mi-2, TNI AL sebagai pengguna tidak mengetahui alamat tetap rekanannya. Padahal, rekanan itu sudah menerima pembayaran uang muka sekitar US$ 1,6 juta dan baru mengirim dua unit heli bekas yang kurang layak terbang. Usut punya usut, alamat perusahaan itu hanya kontrakan. Setelah proyek gagal sesuai kontrak, mereka tidak diketahui rimbanya.

Begitu juga pengadaan Heli Mi-17 tahap pertama, ketika Departemen Pertahanan membayar uang muka sekitar US$ 3,2 juta untuk barang yang tidak pernah dikirimkan.  Skandal  Heli Mi-17mengangarkan rekanan ke penjara. Adapun untuk Mi-2, setahu saya rekanannya tidak diketahuikeberadaannya lagi. Kini akal-akalan seperti pembelian heli Mi-2 memang sulit terjadi. Tetapi,hakekatnya, sistem pengadaan persenjataan masih rumit.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk perbaikan semua pemangku kepentingan.  Yang pertama,proses panjang yang bertahun-tahun bisa diperpendek dengan lebih mengefektifkan DirektoratJenderal Perencanaan Pertahanan. Di sinilah kunci pengadaan sistem persenjataan, apakah bisa menjadi sangat kohesif  dan komprehensif atau sebaliknya.

Sebaiknya tidak akan perlu lagi muncul pernyataan bombastis pejabat Departemen Pertahanan,yang mengatakan Indonesia akan membeli tambahan pesawat tempur Sukhoi hingga 15 skuadron atau 180 pesawat. Majalah Jane’s Defence Weekly dalam laporan khususnya tahun lalu menyebutkan, pernyataan bombastis itu tidak sesuai dengan kenyataan.  Dengan asumsi ekonomi tetap tumbuh dan GDP makin meningkat, pada 2020 sampai 2030, sangat mungkin Indonesiahanya menambah 5-6 skuadron pesawat tempur Sukhoi.

Kekurangan sistem persenjataan untuk TNI sebenarnya juga terkait dengan daya dukung anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan DPR.  Selama ini, kenaikan anggaran pertahanan tidak berbanding lurus dengan kenaikan GDP. Meski ada komitmen yang kuat dari pemerintah, membutuhkan dukungan kuat dari Senayan agar kenaikan anggaran  pertahananan bisa diwujudkan.

Rendahnya anggaran TNI dibandingkan GDP sebenarnya sangat keterlaluan. Sampai 2011, anggaran pertahanan nasional RI hanya 0,8 % dari GDP. Bandingkan dengan Singapura, yang diatas 4% GDP, lalu Malaysia dan Thailand  masing-masing hampir 2%, atau negara-negara ASEAN lain yang di atas 1 % dari GDP. Walhasil jajaran TNI memang sudah terlalu lama diminta prihatin dan puasa. Dengan anggaran yang sangat minim, jangankan mengembangkan diri sebagai kekuatan militer tangguh di Asia Tenggara, untuk mencapai “minimum essential force” dan meningkatkan kesejahteraan prajurit pada tahap minimal saja sangat sulit.

Menurut saya, ada yang perlu menjadi keprihatinan semua pihak jika melihat budget pertahanan nasional ini. Jika kita melihat angka yang diajukan dan jumlah realisasi yang diturunkan dalam satu dasawarsa dari 2000 sampai 2011, terjadi gap yang menganga. Tahun 2000, Dephan/TNImengajukan anggaran pertahanan sebesar US$ 1,8 miliar dan dipenuhi US$ 1,27 miliar. Artinya,pemerintah dan DPR memenuhi sekitar 65% anggaran yang dibutuhkan. Pada 2011, dari  US$13,68 miliar yang diajukan hanya bisa dipenuhi US$ 5,25 miliar. Dengan kata lain, selaras dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional, anggaran pertahanan TNI tidak menikmati kenaikan sesuai.

Memang ada banyak faktor yang menyebabkan anggaran TNI tetap belum mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya komitmen pemerintah untuk memenuhi ketentuananggaran pendidikan 20% dan bengkaknya subsidi energ/bahan bakar minyak yang sangat keterlaluan besarnya.  Andaikata anggota DPR lebih menggunakan akal sehat dan tidak hanyamengejar ‘’pencitraan’’ saja, sudah seharusnya mereka memangkas subsidi bahan bakar untukbisa dialokasikan  ke sektor lain, temasuk TNI.

Ketika masih menjadi Panitia Anggaran DPR (kini Badan Anggaran), saya selalu berusaha mengingatkan kawan-kawan agar secara bertahap mengurangi subsidi BBM. Lalu dananya bisadialokasikan sebagai anggaran tambahan untuk pembelian sistem persenjataan TNI.  Bayangkan jika TNI bisa mendapat tambahan  50% dari yang diterima saat ini, khusus untuk sistem persenjataan, berapa banyak yang akan bisa dilakukan untuk kepentingan nasional. 

TNI AL jelas akan bisa memperbanyak kapal patroli dan pesawat patroli maritim untuk menjaga samudra kita. Dengan demikian pencurian ikan dan kekayaan laut yang setahunnya pernah ditaksir mencapai Rp 30-40 triliun bisa dicegah atau dikurangi.  Sayangnya masih ada sebagian politikus Senayan yang lebih suka menjaga citra sebagai ‘’pembela rakyat’’, meski yang terjadi malahan merugikan kepentingan nasional.

Peran DPR sangat krusial untuk memperbaki tingkat kesejahteraan prajurit maupun meningkatkan anggaran pembelian sistem persenjataan. Mereka bukan hanya harus bekerja keras, tetapi bekerja sangat keras agar alokasi  untuk TNI bisa meningkat sesuai pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, pengawasan penggunaan anggaran harus semakin ditingkatkan agar dana yang sedikit bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan sebagai politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek. 

Jika pemerintah maupun DPR mempunyai tekad sama, TNI yang kuat dan disegani bukan hanya ada dalam impian.

By Djoko Susilo with No comments

0 comments:

Post a Comment